Analisis Pengurangan Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil-Genap

Muhammad Edo Fadhli, Heru Widodo

Abstract

Berbagai strategi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan, salah satunya adalah kebijakan sistem ganjil genap, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. Dengan adanya kebijakan sistem nomor kendaraan ganjil-genap yang diberlakukan dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan diharapkan sebagian besar masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum untuk melakukan aktifitas. Studi ini bermaksud untuk melihat pengurangan kemacetan berdasarkan kebijakan sistem nomor kendaraan ganjil-genap di jalan Jenderal Sudirman DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan volume kendaraan, di ruas jalan Jenderal Sudirman.

Keywords

Ganjil-genap, kemacetan, pembatasan lalu lintas

Full Text:

PDF

References

Mulyanto, Darajat., 2008. Karakteristik dan Preferensi Pengguna Potensial Kereta Api Bandara Soekarno - Hatta. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Martini, Elsa., 2012. Jurnal Pengamatan Tentang Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil/Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya. Universitas Esa Unggul. Jakarta

Sulistryorini, Rahayu dan Tamin, Ofyar Z, 2007. Kajian Lanjut Pengembangan Model Simultan. Institut Teknologi Bandung. Bandung

Tamin, Ofyar Z. 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Penerbit ITB. Bandung.

1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap.

Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 93 ayat (2).

Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 78 ayat (2)